MENYIKAPI UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2026 TENTANG PELINDUNGAN KETENAGAKERJAAN , DAN DAMPAKNYA BAGI PERUSAHAAN
Pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi momentum penting dalam perkembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Undang-undang ini menghadirkan pembaruan kerangka hukum yang mengatur hubungan antara pekerja/buruh dan pemberi kerja, sekaligus memperkuat aspek pelindungan tenaga kerja, kepastian hukum, serta keseimbangan kepentingan antara pekerja dan dunia usaha. Kehadiran regulasi baru ini membawa sejumlah perubahan dan penyesuaian terhadap berbagai aspek ketenagakerjaan, mulai dari hubungan kerja, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), pengupahan, waktu kerja, waktu istirahat, pemutusan hubungan kerja (PHK), pesangon, jaminan sosial, hingga kewajiban perusahaan dalam memenuhi hak-hak pekerja/buruh. Bagi perusahaan, pemberlakuan undang-undang ini tidak hanya menjadi persoalan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menuntut kesiapan dalam melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan internal, sistem pengelolaan sumber daya manusia, peraturan perusahaan, perjanjian kerja, serta praktik hubungan industrial yang selama ini diterapkan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap substansi dan implikasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 agar perusahaan mampu mengidentifikasi perubahan ketentuan, mengantisipasi potensi risiko hukum, meminimalkan perselisihan hubungan industrial, serta membangun hubungan kerja yang harmonis, dinamis, berkeadilan, dan produktif.
Cari sertifikat kegiatan →